No 11.
Pada pemerintahan sentralisasi umumnya pengambilan keputusan
terkonsentrasi pada tingkat ....
A.
bawahan dalam suatu organisasi
B.
atasan dalam suatu organisasi
C.
diantara individu yang ada dalam
organisasi
D.
unit yang ada dalam suatu organisasi
No 12.
Menurut Robbin salah satu faktor yang membuat makna
sentralisasi menjadi kabur adalah ....
A.
Keputusan pemerintah sangat
bergantung pada individu yang punya pengaruh
B.
Pengambilan keputusan pada level
bawah namun diikat pengaruh kebijakan atasan
C.
Pembuat keputusan adalah pejabat
tinggi dalam organisasi
D.
Adanya kebijakan yang menggugurkan
desentralisasi
No 13.
Yang membedakan desentralisasi vertikal dan horizontal
adalah cara pengambilan keputusan dimana dalam desentralisasi vertikal...
A.
pendelegasian pengambilan keputusan
dilakukan mengikuti mata rantai kewenangan dari puncak ke bawah
B.
pendelegasian kekuasaan untuk
pengambilan keputusan ke bawah mengikuti matarantai kewenangan dari puncak ke
bawah
C.
peran individu sangat mempengaruhi
pengambilan keputusan walaupun mereka bukan pejabat struktural
D.
pengambilan keputusan bersifat
nonformal sesuai dengan jalur birokrasi
No 14.
Pernyataan berikut ini merupakan langkah pertama dalam
proses pengambilan keputusan yang bersifat rutin, yaitu ...
A.
Pemberian kewenangan berkaitan
dengan kegiatan yang akan dilakukan
B.
Pengumpulan informasi tentang apa
yang akan dikerjakan untuk diteruskan pada pengambil keputusan
C.
Melakukan proses eksekusi atau
pelaksanaan
D.
Penentuan pilihan mengenai kegiatan
yang akan dilakukan
No 15.
Penyerahan sejumlah kewenangan administrasi dari suatu
kementrian ke tingkat dibawahnya sehingga beban kerja pejabat pusat pindah ke
daerah dan dilaksanakan sesuai kondisi, disebut ...
A.
delegasi
B.
devolusi
C.
privatisasi
D.
dekonsentrasi
No 16.
Peraturan pemerintah No. 18 Tahun 2007 tentaqng Proram
Sertifikasi guru merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bersifat ....
A.
sementara
B.
sentralistik
C.
disentralistik
A.
D.dekonsentrasi
No 17.
Adanya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan dan apirasi
masyarakat yg begitu pesat dan cepat merupakan salah satu alasan perlunya
pemerintah yang ...
A.
sentralistik
B.
desentralistik
C.
otonomi
D.
demokrasi
No 18.
Bentuk formal perubahan penyelenggaraan pemerintah yang
sentralistik ke desentralistik ditandai dengan ditetapkannya,kecuali ...
A.
A.terwujudnya organisasi sekolah di
setiap kabupaten
B.
UU, no, 25 1999 tentang perimbangan
keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
C.
Peraturan pemerintah No. 25 thn 2000
tentang kewenangan Pemerintah
D.
UU. No. 25 tentang Program
Pembangunan Nasional
No 19.
Kebijakan pembangunan pendidikan yg berhubungan dng upaya
peningkatan pengelolaan pendidikan dapat dicapai dengan ...
A.
terwujudnya organisasi sekolah di
setiap kabupaten
B.
meningkatkan angka partisipasi siswa
dlm pendidikan
C.
diterapkannya manajemen berbasis
sekolah/masyarakat
D.
mengurangi jumlah buta aksara
No 20.
Tujuan dibuatnya standar pelayanan minimal persekolahan
adalah...
A.
sebagai standar pelayanan minimal
dalam menyelenggarakn Manajemen Berbasis Sekolah
A.
B.patokan penyelenggaraan pendidikan
di tingkat dasar dan menengah agar dapat mencapai kompetensi yg sama
B.
standar kompetensi yang harus
dimiliki dan dikuasai oleh lulusan pendidikan tingkat dasar dan menengah
C.
patokan pelayanan minimal yang wajib
dilakukan oleh kebupaten dan kota dalam penyelenggaraan pendidikan dasar dan
menengah
Kunci Jawaban Manajemen Berbasis Sekolah IDIK4012 (bagian 2)
No 11.
a. Salah, sebab dalam pemerintahan sentralisasi keputusan tidak
diambil oleh bawahan
b. Benar, pada umumnya dalam pemerintahan sentralisasi
keputusan diambil oleh atasan dalam suatu organisasi
c. Salah, sebab dalam pemerintahan sentralisasi keputusan tidak
diambil oleh individu-individu dalam organisasi
d. Salah, sebab dalam sentralisasi keputusan tidak mungkin
diambil oleh unit-unit yang ada dalam organisasi
No 12.
a. Salah, sebab menurut Robbin makna sentralisasi menjadi kabur
bukan karena adanya keputusan yang diambil oleh individu yang punya pengaruh
b. Salah, sebab makna sentalisasi kabur bukan karena adanya
pengambilan keputusan pada level bawah tapi diikat oleh kebijakan dari atas
c. Benar, makna sentralisasi menjadi kabur karena pembuat
keputusan adalah pejabat tinggi dalam organisasi
d. makna sentralisasi menjadi kabur bukan karena adanya
kebijakan yang menggugurkan desentralisasi
No 13.
a. Benar , sebab dalam desentralisasi vertikal pendelegasian
keputusan dilakukan mengikuti mata rantai kewenangan dari puncak ke bawah
b. Salah sebab dalam desentalisasi vertical mengambil keputusan
kebawah tidak mengikuti matarantai kewenangan dari puncak kebawah
c. Salah, sebab dalam desentralisasi vertical peran individu
tidak mempengaruhi pengambilan keputusan walau mereka pejabat
d. Salah, sebab dalam desentralisasi verikal pengambilan
keputusan tidak bersifat non-formal seperti jalur birokrasi
No 14.
a. Salah, sebab pemberian kewenangan berkaitan dengan kegiatan
yang akan dilakukan bukan langkah pertama proses pengambilan keputusan yang
rutin
b. Benar, sebab langkah pertama proses pengambilan keputusan
rutin adalah mengumpulkan informasi yang akan dikerjakan
c. Salah, sebab langkah pertama proses pengambilan keputusan
rutin bukan melakukan eksekusi
d. Salah, sebab langkah pertama proses pengambilan keputusan
rutin bukan menentukan pilihan kegiatan yang akan dilakukan
No 15.
a. Salah, sebab delegasi adalah penyerahan tanggungjawab
pengelolaan untuk fungsi khusus tertentu
b. Salah, sebab devolusi adalah mewujudkan unit mandiri dibawah
struktur organisasi pusat
c. Salah, sebab privatisasi merupakan penyerahan kewenangan dan
tanggungjawab secara penuh yang biasa dilakukan swasta
d. Benar, sebab dekonsentrasi adalah penyerahan wewenang
administrasi dari kementrian ke tingkat di bawahnya sesuai kondisi
No 16.
a. Salah, sebab UU No, 14 tentang Sertifikasi Guru bukan
kebijakan pemerintah yang bersifat sementara
b. Benar, sebab PP.tentang Sertifikasi guru merupakan kebijakan
pemerintah yang bersifat sentralistik
c. Salah, disentralistik
d. Salah, sebab PP No.tentang Sertifikkasi Guru bukan merupakan
kebijakan pemerintah yang bersifat dekonsentrasi
No 17.
a. Salah, untuk memenuhi kebutuhan aspirasi masyarakaat yang
diperlukan bukan pemerintahan sentralistik tapi desentralistik
b. Benar, sebab kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang begitu
pesat hanya dapat dipenuhi oleh pemerintahan yang desentralistik
c. Salah, sebab kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang begitu
pesat hanya dapat dipenuhi oleh pemerintahan desentralistik bukan dekonsentrasi
d. Salah, sebab kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang cepat
tidak dapat dipenuhi oleh pemerintahan yang demokrasi saja
No 18.
a. Salah, sebab UU No.
22 thn 1999 tentang pemerintah daerah berisi perubahan formal penyelenggaraan
pemerintahan yang sentralis ke desentalistik
b. Salah sebab UU No. 25 thn 1999 tentang perimbahangan
keuangan pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung penyelenggaraan
pemerintahan desentalistik
c. Salah, sebab PP No. 25 thn 2000 tentang kewenangan
pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang desentalistik
d. Benar, sebab UU. No. 25 tentang Program Pembangunan
Nasional, bukan membahas program yang mendukung pemerintahan yang desentalistik
No 19.
a. Salah. Sebab peningkatkan pengelolaan pendidikan tidak dapat
diwujudkan dengan hanya dibentuknya organisasi sekolah disetiap kabupaten
b. Salah, sebab upaya peningkatan pengelolaan pendidikan tidak
dapat dicapai dengan meningkatkan angka partisipasi siswa dalam pendidikan
c. Benar, sebab MBS merupkan salah satu model pengelolaan
pendidikan yang cocok dengan kondisi pembangunan pendidikan di Indonesia
d. Salah, sebab peningkatan pengelolaan pendidikan tidak
mungkin dicapai dengan melakukan pengurangan angka buta aksara
No 20.
a. Salah, sebab Standar Pelayanan Minimum bukanlah sebagai
standaar menyelenggarakan MBS
b. Salah, sebab patokan penyelenggaraan pendidikan di SD dan
SMP dijelaskan dalam UU Sisdiknas 2003
c. Salah, sebab standar kompetensi lulusan SD/SMP tidak ada
dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM)
d. Benar, sebab Standar Pelayanan Minimum adalah patokan
pelayanan minimal yang wajib dilakukan oleh kabupaten dan dalam
menyelenggarakan pendidikan dasar/menengah
No comments:
Post a Comment
Terima kasih sudah membaca blog saya, silahkan tinggalkan komentar